cara mengurus badan hukum kelompok tani

Apa itu badan hukum?

Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik. Organisasi atau perkumpulan tersebut selanjutnya menjadi subyek hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ada dua, yaitu orang dan badan hukum. Sebagai subyek hukum, orang dan badan hukum menyandang atau mempunyai hak dan kewajiban hukum, dan  badan hukum juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana orang. Namun, oleh karena bentuk badan hukum yang merupakan himpunan dari orang-orang, maka dalam pelaksanaan perbuatan hukum, suatu badan hukum diwakili oleh pengurusnya. Sebagai konsekuensinya, maka subyek hukum juga dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum menjadi tanggung jawab badan hukum tersebut yang dalam pelaksanaannya juga diwakili oleh pengurusnya.

Mengapa poktan harus berbadan hukum ?

Kelompoktani berbadan hukum supaya mendapat perlindungan hukum, pembinaan dan fasilitas dari pemerintah bagi anggota maupun pengurusnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pasal 69 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Dalam Pasal 1 dinyatakan pengertian kelembagaan ekonomi petani (KEP) sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan setiap lembaga, kelompok, atau organisasi yang menerima dana hibah dari pemerintah harus berbadan hukum.

Kelembagaan petani yang berbadan hukum diantaranya koperasi dan perseroan terbatas (PT), sedangkan yang tidak berbadan hukum adalah firma (Fa), Persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap atau CV), Usaha Dagang (UD)

Koperasi

Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum yang pengesahan pendiriannya dilakukan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM atau pejabat dinas/instansi/badan yang membidangi koperasi setempat sesuai domisili anggota (UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi Pasal 5 Ayat 3).

Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya. Perseroaan Terbatas merupakan badan usaha berbadan hukum yang pengesahan pendiriannya dilakukan oleh Menteri Negara Hukum dan HAM. (UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas).

Firma (Fa)

Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan tiap-tiap anggotanya bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri serta laba/keuntungan dibagikan kepada naggota dengan perbandingan sesuai dengan akta pendirian. Ciri-ciri firma: 1) para sekutu aktif dalam mengelola perusahaan; 2) tanggung jawab yang tidak terbatas atas segala resiko yang terjadi; 3) akan berakhir jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia.

Persekutuan komanditer ( Commanditaire Vennootschap atau CV)

Persekutuan komanditer atau CV adalah persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Persekutuan komanditer mengenal dua istilah, yaitu: 1) sekutu aktif, yaitu anggota yang memimpin/menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan; 2) sekutu pasif/sekutu komanditer, yaitu anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu pasif bertanggung jawab bertanggung jawab atas resiko yang terjadi sampai batasmodal yang ditanam. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.

 

Usaha Dagang (UD)

Usaha Dagang (UD) adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dengan tujuan untuk dijual kembali. Modal perusahaan berasal dari satu orang pemilik. Usaha Dagang dikatagorikan sebagai perusahaan pribadi/perseorangan, sehingga tanggung jawab pemilik juga meliputi keseluruhan harta yang dimiliki oleh pemilik.

Bagaimana kelompoktani bisa menjadi badan hukum ?

Kelompoktani bisa berbadan hukum setelah unit produksinya berkembang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) berupa badan usaha milik petani (BUMP).

Dalam 82/Permentan/OT.140/8/2013, dinyatakan bahwa Kelompoktani (poktan) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompoktani pada dasarnya merupakan kelembagaan petani non-formal yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani dengan jumlah anggota berkisar antara 20 sampai 25 orang petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usahataninya. Kelompoktani berfungsi sebagai kelas belajar, wahana bekerjasama dan sebagai unit produksi. Untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha,  beberapa kelompoktani bergabung  bekerjasama membentuk Gabungan Kelompoktani (gapoktan).

Unit produksi dapat berkembang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP), misalnya unit produksi berkembang menjadi Kelompok Usaha Bersama (KUB) atau unit simpan pinjam menjadi Lembaga Keuangan Mikro.

Kelompok Usaha Bersama (KUB) merupakan kelompok yang beranggotakan petani dan dibentuk oleh petani yang telah dibina melalui proses kegiatan penyuluhan atau pembelajaran untuk melaksanakan kegiatan dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan, sebagai sarana untuk untuk meningkatkan taraf kesejahteraan.

Lembaga Keuangan Mikro merupakan salah satu unit usaha otonom yang didirikan dan dimiliki oleh Gapoktan penerima dana BLM-PUAP guna memecahkan masalah/kendala akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan.
Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 70 Ayat 2 disebutkan bahwa KEP tersebut berupa badan usaha milik petani (BUMP), berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 80 Ayat 2).

Bagaimana prosedur membentuk poktan/gapoktan  berbadan hukum?

Untuk menjadi badan hukum, poktan/gapoktan harus memenuhi  persyaratan menjadi koperasi tani. Persyaratan membentuk koperasi tani adalah :

  1. Telah mengembangkan usaha berkelompok yang dikelola secara komersial dan berorientasi pasar
  2. Memiliki aturan/norma organisasi secara tertulis yang disepakati dan ditaati oleh semua anggota. Misalnya aturan tentang pertemuan/rapat anggota atau rapat pengurus yang diselenggaakan secara berkala dan berkesinambungan, aturan tentang penghargaan dan sanksi yang berlaku bagi semua anggota dan pengurus, dan lain-lain.
  3. Telah memiliki kepengurusan yang bertugas dalam pengembangan usaha dan berjalan sesuai dengan tugas dan kewajibannya
  4. Telah membangun kemitraan dan jejaring usaha dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan usaha.
  5. Memiliki pencatatan administrasi organisasi yang baik
  6. Memiliki catatan usaha sederhana tetapi dilakukan secara berkesimanbungan
  7. Memiliki rencana kerja / kegiatan dalam pengembangan usaha
  8. Ada pemupukan modal usaha atau dana keswadayaan yang berkembangbaik yang berasal dari iuran anggota maupun penyisihan hasil usaha / kegiatan kelompok
  9. Telah mencoba utuk mengembangkan kegiatan pengelolaan keuangan dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) atau bentuk pengelolaan jasa keuangan lainnya.

Pembentukan koperasi tani terdiri dari tahap persiapan dan tahap pembentukan

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi

a.      Penyuluh Pertanian melakukan identifikasi terhadap gapoktan yang  berpotensi untuk dikembangkan menjadi koperasi sesuai dengan persyaratan;

b.      Gapoktan yang memenuhi syarat diajukan oleh Kepala BP3K kepada Kepala BP4K di tingkat kabupaten;

c.      Verifikasi dan validasi kelayakan gapoktan yang diusulkan sebagai calon koperasi tani oleh BP4K/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan bekerjasama dengan dinas/kantor yang menangani koperasi di kabupaten/kota

d.      Kepala BP4K dan kepala dinas/kantor yang menangani koperasi di kabupaten/kota menyepakati gapoktan yang siap untuk difasilitasi untuk membentuk tani;

e.      Daftar Gapoktan yang memenuhi syarat selanjutnya dimasukan menjadi salah satu bahan dalam penyusunan programa penyuluhan tingkat kecamatan;

f.       Setelah programa penyuluhan disusun, maka fasilitasi pembentukan koperasi tani menjadi bahan bagi rencana kerja penyuluh;

g.      Sosialisasi oleh penyuluh tentang manfaat dan tata cara pembentukan koperasi yang dilakukan pada pertemuan berkala gapoktan untuk memberikan wawasan tentang Koperasi Tani. Kegiatan sosialisasi ini sebaiknya dengan menyertakan petugas dari dinas/kantor yang menangani koperasi;

h.      Musyawarah/rembug gapoktan untuk menyepakati pembentukan koperasi tani, pada pertemuan ini sebaiknya dihadiri oleh petugas dari dinas/kantor yang menangani koperasi agar untuk selanjutnya gapoktan tersebut mendapat fasilitasi dalam mempersiapkan kelengkapan untuk membentuk koperasi;

i.        Fasilitasi berupa pendampingan oleh penyuluh pertanian bersama dengan petugas oleh petugas dari dinas/kantor yang menangani koperasi. Materi fasilitasi antara lain meliputi:

1) Persyaratan dan proses pembentukan koperasi tani;

2) Struktur, tugas, tanggung jawab dan fungsi kepengurusan koperasi tani;

3) Penyiapan dokumen-dokumen kelengkapan pembentukan koperasi.

j.        Pendampingan oleh penyuluh pertanian dilakukan sebagai bagian dari kunjungan penyuluh ke kelompoktani/gapoktan sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama kelompoktani/gapoktan;

 

2. Tahap Pembentukan Koperasi Tani

a.    Setelah bentuk koperasi beserta namanya telah disepakati, maka dilakukan pendirian koperasi dengan pembuatan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar pada dinas/kantor yang menangani koperasi.

b.    Apabila akta pendirian telah diterbitkan maka koperasi tersebut, harus memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, apabila lingkup wilayah kerja koperasi di kabupaten/kota maka pengesahan badan hukum dapat diperoleh dari dinas/kantor yang menangani koperasi di kabupaten/kota.

Setalah koperasi terbentuk, pengurus dan anggota tinggal melaksanakan kegiatan berkoperasi sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. (Leestyawati-Penyuluh Pertanian di Disnakkeswan Prov. Bali. Dari berbagai sumber)

Sumber informasi:

  1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
  4. Peratura Menteri Pertanian Nomor  82/Permentan/OT.140/8/2013
  5. Diana Prasastyawati, Bentuk-bentuk  Kelembagaan Ekonomi Petani atau Badan Usaha Milik Petani, (cybex.pertanian.go.id/…/bentuk-bentuk-kelembagaan-ekonomi-petani-at.) diunduh tgl. 8 Des 15. 09.05 wita
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
  7. Jimly Asshiddiqie, 2010. Perkembangan & konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. www.pengertianpakar.com › Hukum 8 Des 15. Pk. 10.49 wita.
  8. (statushukum.com/badanhukum.html) 8 Des 15. 09.30 wita

sumber :http://www.disnak.baliprov.go.id

cara mengurus badan hukum kelompok tani | admin | 4.5